Mau Dibawa ke Mana Pendidikan Kita?


Langit akhlak rubuh, di atas negeriku berserak-serak
Hukum tak tegak, doyong berderak-derak
Berjalan aku di Roxas Boulevard, Geylang Road, Lebuh Tun Razak
Berjalan aku di Sixth Avenue, Meydan Tahrir dan Ginza
Berjalan aku di Dam, Champ Elysses dan Mesopotamia
Di sela khalayak alu berlindung di belakang hitam kacamata
Dan kubenamkan topi baret di kepala
Malu aku jadi orang Indonesia

(Taufik Ismail)

PUISI itu pas menggambarkan realita bangsa, termasuk realita pendidikan kita. Meski pemerintahan baru telah terbentuk, tapi tampaknya harapan masyarakat tinggal harapan karena mereka masih harus bersabar. Padahal, mereka ingin pemerintahan baru terpilih secara demokratis ini, bisa mengubah nasib bangsa di berbagai bidang ke arah yang lebih baik.

Pun dalam konteks pendidikan, diharapkan pemerintahan baru komitmen dan bekerja keras menyelesaikan berbagai permasalahan mendasar dunia pendidikan yang carut marut. Nyatanya, performance pemerintah malah mengundang polemik. Pro-kontra ujian nasional menjadi perdebatan berlarut-larut.

Persoalan mendasar pendidikan tampak belum tersentuh. Implikasinya, bermunculan persoalan pendidikan, mulai dari kesejahteraan guru, dosen, kurikulum, buku ajaran, ujian nasional, atau status BHPMN. Satu keharusan, pemerintah serius merumuskan filosofi pendidikan yang jelas untuk mengatasi persoalan mendasar dunia pendidikan kita, sehingga dapat menjadi ”ideologi” dalam merumuskan konsep turunannya, sistem, manajemen, tenaga pendidik, peserta didik yang ingin dihasilkan.

Berbicara filosofi pendidikan, mau tidak mau kita harus berbicara ideologi pendidikan. Mengacu pada taksonomi (penggolongan) yang digunakan oleh Giroux & Aronowitz (1985), ideologi pendidikan dibedakan menjadi tiga aliran besar. Yakni konservatif, liberal, dan kritis.

Aliran konservatif memandang, perubahan sosial bukan suatu hal yang harus diperjuangkan karena membuat manusia makin sengsara. Kaum ini juga memandang pendidikan, sekolah, tidak ada urusannya dengan tatanan dan perubahan sosial. Pendidikan an sich pendidikan. Bagi aliran konservatif, fenomena masyarakat yang miskin, bodoh, tertindas, merupakan kesalahan dari diri mereka sendiri, bukan disebabkan/dipengaruhi oleh kebijakan negara.

Mengenai soal sosial dan politik, aliran liberal berpandangan sama dengan konservatif, pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan persoalan politik. Mereka berpandangan, masalah masyarakat dengan masalah sekolah/pendidikan dua hal yang berbeda.

Bisa dikatakan, mainstream dunia pendidikan kini liberal. Aliran ini berakar dari pemikiran liberalisme, pandangan yang menekankan pada kebebasan individu, pengembangan kemampuan, perlindungan hak, dan perubahan sosial (secara artifisial) guna menjamin stabilitas jangka panjang.

Berbeda dengan dua aliran sebelumnya, aliran kritis memandang tujuan pendidikan tidak bisa tidak adalah transformasi sosial. Dunia pendidikan telah terkontaminasi oleh ideologi dominan negara, baik politik maupun ekonomi. Dunia pendidikan dianggap melanggengkan nilai-nilai diskriminatif dan berpihak pada status quo.

Pendidikan Indonesia disadari atau tidak, terlihat berpihak pada aliran liberal. Sistem pe-ranking-an untuk menentukan siapa siswa terbaik, model pendidikan orang dewasa (andragogy), penggunaan AMT (achievement motivation training) dalam berbagai pelatihan, penyelenggaraan pendidikan yang senantiasa menciptakan jarak antara subjek pendidikan (peserta didik-pendidik) dengan realitas sosial-nya, merupakan sebagian contoh praktik pendidikan liberal. Ada tiga hal yang wajib diperhatikan pemerintah:

Pertama, peserta didik dan pendidik adalah tokoh sentral dalam dunia pendidikan. Artinya, maju-mundurnya dunia pendidikan sangat bergantung pada bagaimana kondisi dan kualitas dari peserta didik dan pendidiknya. Untuk itu, pembicaraan dan diskursus pendidikan harus melibatkan dan menempatkan subjek pendidikan ini dalam porsi yang besar.

Kedua, pendidikan harus bersifat sosial. Ini mengandung dua arti, pendidikan tidak bisa dilepaskan dari masalah sosial yang berkembang dalam masyarakat. Dan dunia pendidikan terutama dunia pendidikan tinggi, tetap memiliki tanggung jawab sosial kepada nasib masyarakat dan bangsanya.

Ini menjadi antitesis terhadap mainstream pendidikan kita, yang terimbas dari kebijakan masa lalu rezim orde baru. Yakni berusaha melepaskan masalah pendidikan dari masalah sosial politik. Jika dibiarkan, dunia pendidikan tetap akan menjadi menara gading yang berjarak dengan realitasnya. Akibatnya, bagaimana teori sosial bisa maju, kalau dalam menara gading, kita sebenarnya tidak tahu persis situasi, kondisi, dan problematika suatu masyarakat atau fenomena.

Ketiga, pembangunan pendidikan jangka panjang. Harus disadari, pendidikan sebuah investasi yang hasilnya tidak dapat dilihat esok hari. Persoalan bangsa ini tidak terbiasa untuk berpikiran strategis dan konsisten menjalankan perencanaan strategis. Pembangunan pendidikan jangka panjang dan konsistensinya menjelaskan, mengapa Malaysia mulai berlari meninggalkan Indonesia. Padahal, di tahun ’70-an mereka masih belajar dari Indonesia.

Kita masih harus bekerja keras merumuskan perencanaan strategi pendidikan yang baik dan matang dalam jangka waktu 20-30 tahun. Masalah pendidikan bangsa sudah akut. Untuk itu, tiada kata terlambat. Jangan sampai anak cucu kita masih berkata: “Malu aku jadi orang Indonesia”.***

reload from : http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0305/08/1107.htm

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: